news

Rencana Perkim Nelayan Desa Limbungan Belum Diketahui Kapan Terealisasinya

penulis: Admin | 29 June 2019 22:55 WIB
editor:


Lokasi rencana perkim nelayan yang dicanangkan pihak desa limbungan. (Foto: Istimewa)
Lokasi rencana perkim nelayan yang dicanangkan pihak desa limbungan. (Foto: Istimewa)

Belitung Timur, Kejarfakta.co -- Rencana  perumahan pemukiman nelayan di Desa Limbungan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (Beltim), yang dicanangkan oleh Pemerintahan  Desa Limbungan beberapa waktu lalu belum ada kepastian kapan akan terealisasinya, Sabtu (29/6/19).

Dari informasi yang dihimpun Kejarfakta.co perencanaan Perkim Nelayan di Desa Limbungan,  sempat dipertanyakan oleh pihak pihak terkait namun saat media ini mencoba mengkonfirmasi ke Dinas Terkait  Jum’at (28/6/19), untuk kelanjutan perencanaan tersebut masih dipertanyakan lantaran belum ada kepastian.

Bagian Tata Pemerintahan  Beltim saat diminta konfirmasi media ini Jum’at (28/6/19), belum mengetahui adanya ajuan permohonan rencana pemukinan nelayan Pangkalan Batu, Tanjung Labun, Desa Limbungan itu lantaran dirinya baru menjabat.

“Pengajuan permohonan hal tersebut saya belum tahu, berkas permohonannya pun  belum ada, mungkin belum sampai ke kami. Atau coba Tanya sama pak Sayono mungkin beliau tau, atau pernah dengar adanya permohonan  tersebut soalnya saya baru 3(tiga) hari menjabat.  Kalau beliau kan sebelum  saya, itulah yang kami bisa sarankan,” ucapnya. 

Lokasi rencana perkim nelayan yang dicanangkan pihak desa limbungan. (Foto: Istimewa)

Kadin DKP Beltim Feris Nainggolan saat dimintai keterangan mengatakan pihaknya dari awal sudah  sampaikan ke pihak terkait sesuai dengan data nelayan yang ada.

“Sesuai dengan tugas saya, semua sudah saya sampaikan ke Bupati dan untuk proses selanjutnya ia atau tidak ada di Perkim. Pihak terkait juga sudah saya sampaikan untuk diadakan rapat di DKPRD,” jelasnya.

Kadin Perkim Beltim Matur Noviansyah, mengatakan lahan yang untuk dimohon khusus rumah nelayan itu mesti harus dicrooscek lagi biar lebih jelas. Apakah ada ajuan dari pihak lain, atau tidak.

“Untuk memperjelas status lahan tersebut kita harus melakukan koordinasi atau mendapatkan konfirmasi dari UPD atau instansi lain yang berkaitan dengan status lahan itu. Sehubungan sekarang kewenangan ada di Provinsi baik pertambangan ataupun kehutanan,” tutur Matur.

Sebenarnya kata  Dia lagi, kami pihak perkim dengan kondisi dan status lahan tersebut kita hanya melaksanakan proses pengajuan   usul  dengan apa yang jadi  permintaan masyarakat nelayan khususnya  desa limbungan .

“Perumahan untuk nelayan  tupoksinya di kita, tapi tidak langsung ke penyediaan tapi kita bantu mempasilitasi penyediaannya ke pemerintah pusat.  Jadi nanti yang bangunnya juga bukan kita, melalui APBN, yang melaksanakan juga nanti mereka. Dalam arti kalau ini disetujui, terkait proses perencanaan tentunya nanti melalui forum musrembang nasional,” ungkap Matur. (Syamsiar/Mar)

Tag : # Perumahan pemukiman nelayan#Pemerintahan  Desa Limbungan